Bawaslu Belu Tembus 5 Besar Kinerja Kehumasan Terbaik se-NTT pada Triwulan II Tahun 2026

Atambua, 30 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu mengikuti Rapat Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Kehumasan Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/07/2026).

Rapat evaluasi tersebut bertujuan memantau perkembangan kinerja kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT melalui pemaparan data komparatif capaian Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengukur efektivitas pengelolaan informasi publik sekaligus mendorong peningkatan kualitas publikasi di setiap satuan kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, Bawaslu Kabupaten Belu mencatatkan capaian yang membanggakan dengan berhasil masuk dalam jajaran lima besar kinerja kehumasan terbaik se-Provinsi NTT. Pencapaian tersebut diraih berkat konsistensi dan efektivitas tim kehumasan dalam mengelola publikasi melalui berbagai kanal informasi, baik media sosial maupun website resmi lembaga.

Menanggapi capaian tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Belu Christafora Fernandenz menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim kehumasan yang telah bekerja secara konsisten dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

"Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Belu. Kami akan terus meningkatkan kualitas publikasi dan memperkuat strategi komunikasi kelembagaan agar informasi pengawasan pemilu dapat tersampaikan secara lebih luas, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui rapat evaluasi berkala ini, Bawaslu Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat strategi publikasi, mengoptimalkan pemanfaatan kanal media digital, serta menghadirkan beragam konten pengawasan yang informatif dan edukatif. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.