Bawaslu Belu Ikuti Rapat Evaluasi Pencegahan dan PDPB

Atambua, 6 Agustus 2026 – Bawaslu Kabupaten Belu mengikuti Rapat Evaluasi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui forum tersebut, Bawaslu Provinsi NTT juga memberikan arahan guna memperkuat strategi pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam rapat evaluasi ini, masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan capaian pelaksanaan program pencegahan, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama Semester I Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan masukan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan ke depan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Christafora Fernandez, menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pengawasan, khususnya terhadap pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Menurutnya, data pemilih yang akurat merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Belu akan terus memperkuat koordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat akan terus didorong sebagai bagian dari pengawasan partisipatif agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik dan hak konstitusionalnya tetap terjamin.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara akurat, transparan, dan akuntabel.