Bawaslu Belu Awasi Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Kabupaten Belu menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Belu pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten Belu tersebut merupakan agenda rutin untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih secara berkelanjutan. Dalam rapat pleno terbuka ini, KPU memaparkan hasil rekapitulasi PDPB yang mencakup data penambahan, pengurangan, dan perbaikan informasi pemilih.

Bawaslu Kabupaten Belu turut hadir sebagai bagian dari fungsi pengawasan, guna memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Bawaslu juga menjadi bentuk komitmen dalam mendukung terwujudnya daftar pemilih yang mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antar penyelenggara pemilu semakin terjalin, sehingga kualitas data pemilih di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Christafora Fernandez menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu dan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, khususnya pemutakhiran terbatas di lapangan. Menurutnya, kolaborasi ini sangat diperlukan demi menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama yang baik akan menjadi kunci dalam memastikan kualitas daftar pemilih, karena data yang akurat adalah fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas,” ujarnya.
Selain Bawaslu Kabupaten Belu, rapat pleno ini juga dihadiri oleh berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, perwakilan dari Kepolisian,serta unsur TNI. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya data pemilih yang valid dan terintegrasi.
Melalui forum bersama ini, diharapkan koordinasi antar lembaga terus terjaga demi memastikan setiap proses pemutakhiran data pemilih benar-benar terpantau, terverifikasi, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.