Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Belu Awasi Pemutakhiran Data Parpol, PAN Diminta Lengkapi Administrasi

Bawaslu Belu Awasi Pemutakhiran Data Parpol, PAN Diminta Lengkapi Administrasi

Bawaslu Belu Awasi Pemutakhiran Data Parpol, PAN Diminta Lengkapi Administrasi

Atambua, Kamis 16/04/2026– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu.

Pengawasan ini dipimpin Anggota Bawaslu Belu sekaligus Koordinator Divisi P3S, Julian Maurits Astari, bersama Kepala Sub Bagian HP2H, Andrianus Mau Asa, serta dua orang staf Bawaslu. Kegiatan berlangsung di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belu.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menekankan pentingnya kelengkapan administrasi partai politik sebagai peserta pemilu.

Anggota Bawaslu Belu, Julian Maurits Astari, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan mengikuti jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Bawaslu melakukan pengawasan sesuai jadwal kegiatan KPU, termasuk pemutakhiran data yang sedang berlangsung saat ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partai politik wajib melengkapi seluruh data yang dibutuhkan, mulai dari alamat kantor, data staf, struktur kepengurusan, hingga jumlah anggota partai.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Belu, Yohanes Belawa Karangora, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan perbaikan apabila masih terdapat data yang belum lengkap atau belum jelas.

“Kami siap melakukan perbaikan jika masih ada data yang perlu dilengkapi,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh KPU Kabupaten Belu, Bawaslu Kabupaten Belu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu, serta jajaran pengurus dan staf sekretariat DPD PAN Kabupaten Belu.

Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan validitas data partai politik serta meminimalisir potensi persoalan administrasi menjelang tahapan pemilu.

Humas - JA