PPID Bawaslu Belu Ikuti Rapat Kerja Reviu Pembaharuan Elemen Dasbor SPD Bawaslu

Atambua, Jumat (22/05/2026) – Dalam upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dan keandalan data kelembagaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu mengikuti Rapat Kerja (Raker) Reviu Pembaharuan Elemen Dasbor Sistem Pengelolaan Data (SPD).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini diikuti secara daring dari ruang kerja Bawaslu Kabupaten Belu. Hadir sebagai perwakilan, Pengelola Organisasi PPID Bawaslu Belu, Vinsensius Kasenda Mali, dengan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Leony V. Djari.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

Dalam arahan pembukanya, Melpi menekankan bahwa dasbor SPD bukan sekadar instrumen teknis, melainkan pilar penting dalam menyajikan data yang valid bagi publik maupun internal pengawas pemilu. Menurutnya, pembaruan elemen secara berkala sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang tersaji tetap aktual.

"Pembaharuan elemen dasbor SPD ini sangat penting guna mendukung pengelolaan data dan informasi yang lebih optimal, akurat, dan mudah diakses. Kita harus memastikan bahwa sistem data kita adaptif terhadap kebutuhan pengawasan yang makin dinamis," tegas Melpi dalam arahannya.

Masuk ke sesi teknis, jalannya reviu dipandu langsung oleh Kasubag Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Kupang, Kurniawan Pakpahan. Dalam paparannya, Kurniawan mengupas tuntas mekanisme reviu serta tata cara pembaharuan elemen pada dasbor SPD Bawaslu. Ia juga memberikan simulasi taktis mengenai bagaimana menginput, memvalidasi, dan memperbarui data agar tidak terjadi sinkronisasi yang keliru antarwilayah.

Raker daring ini tidak hanya diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Belu, melainkan jajaran komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat daerah memiliki kesamaan persepsi dan standar yang sama dalam mengoperasikan serta mengelola dasbor SPD, demi mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang transparan dan akuntabel.