Humas Bawaslu Harus Berinovasi, Berkreasi Dan Adaptif Dalam Mengelola Kehumasan

Atambua, Kamis, 22 November 2025. Kepala Sub Bagian Divisi HP2H, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu, Adrianus Mau Asa, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Berita dan Dokumentasi Serta Informasi Publik bersama 22 Bawaslu Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Timur secara daring yang dilaksanakan oleh oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/11). 

Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola kehumasan juga evaluasi terhadap kinerja kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota se - NTT . Bawaslu NTT menekankan agar masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terus melakukan inovasi, berkreasi serta adaptif dalam mengelola kehumasan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring untuk 6 (enam) kabupaten sedaratan Timor yang bertempat di Kantor Bawaslu NTT dan secara daring (via zoom) untuk 16 (enam belas) Kabupaten lainnya. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi NTT Amrunur Muh. Darwan, Magdalena Yuanita Wake dan Melpi Minalria Marpaung.

“Bawaslu sebagai badan publik, maka peran kehumasan sangat vital untuk terus mempublikasikan kerja-kerja pengawasan serta sebagai corong informasi yang berkaitan dengan kepemiluan lainnya yang harus diketahui masyarakat. Hal ini penting guna mendorong masyarakat untuk berperan aktif mendukung kerja-kerja pengawasan". Ungkap Nonato dalam sambutan saat membuka kegiatan ini.

Sementara itu Anggota Bawaslu NTT, Nita Wake, mengapresiasi kerja kehumasan Bawaslu Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota sejauh ini walau dalam keterbatasan, namun mampu mempublikasikan kerja-kerja kelembagaan baik rilis berita maupun konten lainnya.

Anggota Bawaslu NTT, Melpi Marpaung juga menyampaikan apresiasi untuk kehumasan baik provinsi maupun kabupaten/kota selama tahun 2025 berjalan. Melpi menyampaikan bahwa untuk pengelolaan kehumasan di beberapa kabupaten/kota sudah berjalan baik dan harus ditingkatkan, sedangkan yang masih kurang terus dievaluasi dan melakukan perbaikan kedepannya.

“Kehumasan membangun reputasi dan citra publik untuk itu teruslah menjadi jembatan komunikasi yang baik antara Bawaslu dan masyarakat, menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi”. Imbuh Melpi.

Terhadap kinerja kehumasan, Amrunur selaku Kordiv yang membidangi Kehumasan Bawaslu NTT, menggambarkan hasil assessment kehumasan periode Januari – September tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebelumnya melalui link penilaian.

Menurut Amrunur, terhadap 11 (sebelas) kategori penilaian, ada beberapa kabupaten/kota yang harus berbenah dan perlu penguatan dalam mengelola kehumasannya. Dalam kesempatan ini, Amru meminta agar setiap Kabupaten/Kota menyampaikan kendala yang dihadapi selama pengelolaan serta memberikan saran kepada Bawaslu NTT agar menjadi input dalam pengambilan kebijakan serta intervensi program kerja kedepannya,  dan juga bisa disampaikan dalam rapat bersama hirarki tingkat pusat nanti.

Bawalsu NTT juga menghadirkan Narasumber eksternal yakni Gadrida R. Djukana. Anna DJukana demikain sapaannya, memaparkan materinya terkait tips meramu publikasi Bawaslu NTT agar menjadi lebih hidup dan lebih kuat. Jurnalis dan aktivis Perempuan ini mendorong agar Humas NTT harus naik kelas.

“Kehumasan NTT tidak hanya sekedar menyampaikan informasi namun mampu membangun kepercayaan, kedekatan dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan, professional, kreativitas dan partisipatif, Humas Bawaslu dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di Nusa Tenggara Timur”. Tandas Anna.